InfokabarJambi.com – Arfandi Susilo, yang dikenal sebagai “Ko Apex,” dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus kepemilikan kapal ilegal. Namun, kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah “nyanyian” Ko Apex dalam persidangan mengungkap keterlibatan sejumlah nama baru, termasuk seorang petinggi di Polda Jambi, Kombes Dir Ananta. Dalam persidangan, Ko Apex menyebut nama Dir Ananta lebih dari lima kali, memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar peran Dir Ananta dalam kasus ini.
Ko Apex secara gamblang mengungkapkan bahwa kasus ini berpusat pada sepuluh kapal yang ia sebut sebagai ilegal. “Dalam 10 kapal yang dituntut inilah masalah utama dibedah. Saya meminta Dirjen Pajak untuk mengusut tuntas, karena Haji Nanang membeli kapal-kapal ini yang jelas-jelas ilegal dan tidak membayar pajak,” ujar Ko Apex dalam wawancara dengan media. Ia menuding ada upaya penutupan kasus ini oleh aparat penegak hukum, termasuk pihak Polda Jambi, jaksa penuntut umum, dan hakim.
Menurut Ko Apex, kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi dan pajaknya tidak dibayarkan. Ia menuding Haji Nanang sebagai pemilik kapal yang mengakui kepemilikannya secara terang-terangan, meskipun tahu status kapal tersebut ilegal. “Semua ini ditutupi oleh Kombes Dir Ananta meski saya sudah memberikan bukti-bukti yang cukup,” tegasnya.
Ko Apex juga mengaku telah melaporkan temuan ini kepada Ombudsman, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Ia menambahkan bahwa berbagai penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi seolah terhenti tanpa alasan yang jelas. “Kenapa ini bisa terjadi? Padahal bukti-bukti sudah sangat kuat,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Kasus ini menyoroti dugaan adanya korupsi dan kolusi di balik proses hukum yang menimpa Ko Apex. Nama Kombes Dir Ananta menjadi sorotan utama setelah disebut berulang kali dalam persidangan dan wawancara. Banyak pihak kini mempertanyakan transparansi penanganan kasus ini, khususnya terkait keterlibatan petinggi Polda Jambi tersebut.
Masyarakat dan sejumlah pengamat hukum mendesak agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Mereka menuntut penyelidikan independen untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan pembelian kapal ilegal dan peran pihak-pihak yang diduga terlibat. “Jika benar ada aparat yang terlibat, ini akan menjadi pukulan berat bagi kredibilitas penegakan hukum di Jambi,” kata seorang pengamat hukum lokal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Jambi maupun Kombes Dir Ananta belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini. Sementara itu, kasus Ko Apex diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama jika ada perkembangan baru dari pihak berwenang atau temuan independen lainnya.(Wan IKJ)
