INFO KABAR JAMBI – Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, terlihat tidak sigap merespons beredarnya foto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), A Malik, yang sedang bersama bakal calon bupati (Bacabup) Agus Rubiyanto. Foto tersebut muncul di tengah berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, yang seharusnya menuntut netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Saat ditemui oleh awak media di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo pada Kamis (3/10), Varial Adhi Putra hanya memberikan tanggapan singkat dan seolah mengelak, “Nanti saya konfirmasi, saya belum dapat laporan baru hari ini, PMD ya, baru hari ini saya datang,” ujar Varial, tanpa menunjukkan tindakan konkret terkait hal tersebut.
Sikap Pj Bupati ini menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena peristiwa tersebut menyangkut ASN yang seharusnya menjaga profesionalitas dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tebo, melalui Ketua Bawaslu, Paridatul Husni, menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kadis PMD. “Dalam beberapa hari ini, insyaallah hasil penelusuran selesai dan pekan depan akan kami sampaikan,” kata Parida melalui sambungan telepon.
Sebelumnya, beredarnya foto A Malik yang bertemu dengan Agus Rubiyanto menuai kritik publik. Di tengah masa sensitif Pilkada, pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi adanya keberpihakan yang bisa mencederai asas netralitas ASN. Namun, Kadis PMD Tebo, A Malik, berusaha mengklarifikasi dengan menyebutkan bahwa pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi, bukan terkait politik. “Biasalah menjalin silaturahmi,” tulis Malik melalui pesan singkat WhatsApp.
Namun demikian, publik tampaknya tidak puas dengan penjelasan tersebut, terutama karena pertemuan ini terjadi di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada. Ketidakmampuan Pj Bupati Tebo dalam memberikan tindakan tegas hanya memperkuat kesan adanya kelalaian dalam menjaga etika birokrasi di lingkungan pemerintahannya.