INFO KABAR JAMBI-Program inovatif bertajuk “Partisun” atau Pejabat Tidur di Dusun yang digagas oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dr. H. Yandri Susanto, S.Pt. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Menteri Yandri secara langsung menyatakan bahwa konsep Partisun bukan hanya menyentuh sisi kemanusiaan pejabat terhadap masyarakat, tetapi juga layak dijadikan pilot project secara nasional.
Program Partisun dirancang untuk mendekatkan para pejabat pemerintahan, khususnya para kepala dinas, dengan masyarakat desa melalui pendekatan langsung: menginap di dusun bersama warga. Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pendekatan semacam ini memberikan ruang observasi langsung bagi pejabat untuk memahami kondisi riil masyarakat, mulai dari akses pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan dasar lainnya. Ia menyebut, “dengan menginap dan merasakan hidup warga desa, seorang pemimpin akan lebih cepat menangkap masalah dan lebih tanggap dalam mengambil kebijakan.”
Menteri Yandri menilai bahwa Partisun merupakan bentuk kolaborasi yang sangat konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, ia menyatakan kesiapan Kementerian Desa PDTT untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jambi demi mereplikasi program ini ke seluruh Indonesia. Sebagai bentuk dukungan penuh, Yandri juga menyampaikan niatnya untuk ikut menginap bersama Gubernur Al Haris dalam kunjungan berikutnya ke salah satu desa di Jambi.
Lebih dari itu, Menteri Yandri menyebut bahwa Provinsi Jambi, melalui Partisun, telah menjadi contoh nasional yang layak ditiru. Menurutnya, ketika seorang pejabat rela ‘turun gunung’ dan berbaur langsung dengan masyarakat, di situlah letak hakikat pelayanan publik yang sesungguhnya. Program ini dinilai mampu mempercepat pembangunan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap persoalan di akar rumput.
Inisiatif Partisun bukan hanya menjadi inovasi lokal semata, namun telah membuka mata banyak pihak bahwa pendekatan kemanusiaan dan empati dalam birokrasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan sinergi dan semangat keberpihakan kepada desa, program ini diyakini akan menguatkan fondasi pembangunan nasional dari pinggiran — menjadikan desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek utama perubahan.
