INFO KABAR JAMBI- Penyelidikan dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir dan mulai menyeret banyak nama.
Hingga pertengahan April ini, penyidik sudah memeriksa delapan anggota DPRD aktif dan sembilan staf sekretariat dewan. Salah satu nama yang turut dipanggil adalah Pinto Jayanegara. Sementara itu, pemeriksaan terhadap anggota DPRD berinisial MRRU ditunda lantaran ia sedang berada di luar daerah. “Seharusnya diperiksa hari Selasa, tapi ditunda karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan luar. Kemungkinan baru bisa hadir minggu depan,” ujar Kompol M. Amin Nasution, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi, Rabu (16/4).
Amin menyebut pemeriksaan ini masih satu rangkaian dengan kasus yang sebelumnya menjerat Pinto. “Kita sedang dalami keterlibatan pihak lain, termasuk indikasi korupsi dalam SPJ fiktif ini,” katanya.
Dari laporan awal pemeriksaan (LAP), penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah pos anggaran seperti kegiatan reses, konsumsi, hingga belanja rumah tangga rumah dinas. “Temuan awal mengindikasikan adanya SPJ fiktif pada kegiatan reses, makan minum, dan kebutuhan rumah dinas. Proses pendalaman masih terus berlangsung,” jelas Amin.
Terkait kemungkinan keterlibatan unsur pimpinan DPRD, penyidik belum bisa menyimpulkan. “Masih kami dalami. Belum sampai ke sana,” tegasnya.
Sumber internal menyebutkan bahwa masing-masing rumah dinas pimpinan DPRD diduga menerima anggaran rutin hingga Rp46 juta per bulan. Dari jumlah itu, sekitar Rp30 juta dikabarkan langsung mengalir ke pimpinan, sementara Rp16 juta lainnya dikelola pihak yang mengurus administrasi SPJ.
Penyidik berjanji akan terus memanggil saksi-saksi tambahan untuk mengungkap siapa saja aktor utama di balik praktik korupsi berjamaah ini.
