INFO KABAR JAMBI-Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan Jambi yang lebih baik, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tahun 2025. Gubernur berharap pembahasan Ranperda dapat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Salah satu Ranperda yang mendapat perhatian khusus adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat. Gubernur Al Haris menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia menilai Ranperda ini penting untuk memperkuat nilai-nilai kebhinekaan, bukan untuk mengatur keyakinan, tetapi menjamin hak warga menjalankan agama secara damai dan bermartabat.

Gubernur juga menyoroti adanya potensi konflik di Provinsi Jambi yang sering dilatarbelakangi oleh isu SARA dan ancaman paham radikal. Ia menyebut pentingnya pendekatan lunak dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme, seperti dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Masalah radikalisme harus dipandang dalam konteks yang lebih luas, termasuk persoalan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Gubernur Al Haris sangat mendukung Ranperda tentang Tata Kelola Sistem Usaha Tani dan Tata Niaga Komoditas Padi dan Jagung. Ia menilai sektor ini sangat penting karena menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Jambi. Namun demikian, petani masih menghadapi kendala dalam hal pemasaran, harga yang tidak stabil, serta lemahnya akses pasar dan kemitraan. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan dan penguatan sistem agribisnis daerah.

Terakhir, Gubernur juga mendukung Ranperda tentang Tata Kelola Lalu Lintas Angkutan Sungai yang Melintas Jembatan Bentang Panjang. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap jembatan sebagai aset vital daerah, terutama dari potensi kerusakan akibat aktivitas pelayaran. Pengaturan lalu lintas kapal dan tongkang yang melintas di bawah jembatan Sungai Batanghari menjadi hal krusial untuk menjaga infrastruktur strategis tersebut tetap berfungsi dan terpelihara.