INFO KABAR JAMBI Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya peningkatan produksi komoditas jagung di Provinsi Jambi. Rakor ini digelar di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Selasa (17/06/2025), dan turut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, para kepala daerah, kepala OPD, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.
Dalam arahannya, Wagub Sani menegaskan pentingnya sinergi multi pihak dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pertumbuhan pertanian yang merata dan berkelanjutan. Ia menyebut program swasembada jagung selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Nasional (Asta Cita 2) yang mengedepankan kemandirian pangan dan energi. Pemprov Jambi telah mengimplementasikan dua program utama, yakni pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor unggulan serta peningkatan produktivitas lahan untuk lumbung pangan desa dan daerah.
Wagub memaparkan capaian swasembada jagung di Jambi yang menunjukkan tren positif. Tahun 2024 luas panen mencapai 1.514 hektar, naik 93,74% dari tahun sebelumnya, dengan produksi mencapai 10.531 ton Jagung Pipilan Kering (KA 14%). Bahkan hingga pertengahan 2025, luas panen diperkirakan menyentuh 1.595 hektar dengan total produksi 9.913 ton. “Target kita tahun ini adalah perluasan tanam jagung seluas 133.785 hektar. Untuk itu, dukungan intervensi dari pemerintah pusat sangat penting agar Jambi menjadi bagian dari Kawasan Lumbung Pangan Nasional,” ujar Wagub.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menekankan perlunya langkah strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Ia berbagi pengalaman dari diskusinya dengan Kapolda Kalimantan Barat yang sukses panen raya berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan swasta. “Perlu sinergi dari Gubernur hingga kepala desa serta pelibatan sektor swasta. Kita perlu menyatukan langkah dalam merumuskan strategi bersama,” katanya.
Kapolda berharap Rakor ini menjadi momentum membangun komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan harga, serta mengatasi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan dan ketimpangan distribusi. Ia menekankan pentingnya peran aktif Dinas Pertanian, Kehutanan, PMD, Bulog, dan institusi kepolisian untuk memastikan kebijakan berjalan terpadu di lapangan. “Dengan kolaborasi lintas sektor, hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan bersama,” pungkas Kapolda.
