INFO KABAR JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPJ Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar 14 April 2025. Ia mengapresiasi masukan dari Dewan, terutama soal realisasi anggaran Dinas Pendidikan, yang meski tidak 100 persen, tetap masuk kategori sangat tinggi. Kelebihan anggaran terjadi akibat keterlambatan pengangkatan PPPK.
Gubernur juga menjawab isu terkait tindak lanjut temuan BPK, kerja sama pengelolaan parkir Bandara Sultan Thaha, dan penyusunan aturan pajak air permukaan. Mengenai utang RSUD Raden Mattaher, ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengganggu operasional karena mitigasi telah dilakukan.
Al Haris memaparkan perlambatan ekonomi disebabkan turunnya sektor pertambangan akibat melemahnya harga batubara dan permintaan global. Namun, penurunan kemiskinan tercapai pada Maret 2024 dengan angka terendah sepanjang sejarah, berkat program unggulan DUMISAKE. Meski sempat naik kembali pada September 2024 karena daya beli turun, pemerintah terus mengendalikan harga pangan.
Gubernur menutup penjelasan dengan menyampaikan komitmen pengangkatan PPPK guru secara bertahap dan menjelaskan hambatan target jalan mantap akibat perubahan status jalan provinsi yang menambah panjang jaringan jalan dengan kondisi rusak berat.
