JAMBI – INFOKABARJAMBI.COM Aksi unjuk rasa yang digelar oleh LSM JARI di depan Kantor Wali Kota Jambi kini menuai sorotan tajam. Alih-alih tampil sebagai penjaga moral dan kontrol sosial, gerakan tersebut justru memunculkan aroma kepentingan yang sulit diabaikan.
Di tengah maraknya isu gudang minyak ilegal di Kota Jambi, LSM JARI datang membawa tuntutan. Namun yang menjadi pertanyaan publik: mengapa hanya gudang tertentu yang disasar? Mengapa tidak seluruh gudang ilegal yang jumlahnya disebut-sebut mencapai sekitar 20 titik ikut dituntut untuk ditutup?
Ketimpangan ini memicu kecurigaan luas. Publik mulai membaca pola: apakah aksi ini benar-benar lahir dari idealisme penegakan hukum, atau justru dipicu kekecewaan karena tidak mendapatkan “bagian” dari viralnya isu gudang minyak ilegal di media sosial?
Jika benar aksi tersebut muncul karena faktor kepentingan yang tak tercapai, maka ini bukan lagi gerakan moral—melainkan bentuk tekanan berkedok advokasi.
Lebih jauh lagi, beredar informasi bahwa gerakan tersebut diduga digerakkan oleh arahan seorang oknum wartawan. Bila kabar ini benar, maka yang tercoreng bukan hanya nama organisasi, tetapi juga marwah dunia pers. Pers dan LSM seharusnya berdiri independen sebagai pilar kontrol sosial, bukan menjadi alat negosiasi kepentingan tersembunyi.
Aksi demonstrasi memang hak konstitusional. Namun hak itu tidak boleh dijadikan instrumen transaksional. Demokrasi bukan panggung sandiwara, dan jalanan bukan meja tawar-menawar.
Publik Kota Jambi berhak atas penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Jika memang gudang minyak ilegal menjadi masalah serius, maka semua harus ditertibkan tanpa tebang pilih. Jangan sampai yang “tidak sejalan” ditekan habis-habisan, sementara yang lain aman karena diduga sudah “berkoordinasi”.
Pemerintah Kota Jambi juga diingatkan untuk tidak mudah tunduk pada tekanan massa yang belum tentu merepresentasikan suara publik secara utuh. Kebijakan harus berdiri di atas data dan keadilan, bukan pada siapa yang paling lantang berteriak di depan kantor wali kota.
Demokrasi akan rusak ketika gerakan sipil kehilangan moralnya. Dan kepercayaan publik akan runtuh ketika kontrol sosial berubah menjadi alat kepentingan.
Masyarakat Kota Jambi kini menunggu: apakah penegakan hukum akan benar-benar tegak lurus, atau justru terus bermain dalam bayang-bayang tekanan dan kompromi?
Ketegasan harus menyeluruh.
Keadilan tidak boleh selektif.
Dan kontrol sosial tidak boleh berubah menjadi komoditas.
