INFO KABAR JAMBI – Beberapa waktu lalu, provinsi Jambi kembali diguyur hujan deras yang menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Akibatnya, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, termasuk jembatan gantung yang tidak bisa digunakan. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang biasa menggunakan jembatan gantung untuk transportasi sehari-hari.
Tim Rumah Aspirasi H. Bakri, yang diwakili oleh Harryanto dan Suryadi SE, menerima laporan dari warga terkait kerusakan tersebut. Tim tersebut segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi jembatan gantung yang rusak akibat banjir. Menyikapi laporan ini, keluhan warga kemudian disampaikan oleh H. Bakri HM, anggota DPR RI Komisi V, dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, H. Bakri menyampaikan bahwa pasca banjir bandang yang melanda wilayah Jambi, sejumlah jembatan gantung masih belum bisa difungsikan hingga hari ini. Beberapa jembatan yang terdampak antara lain berada di Desa Lubuk Benteng, Teluk Kayu Putih, dan Muara Lati. Kondisi ini tentu menyulitkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bakri juga menegaskan pentingnya perbaikan segera terhadap jembatan-jembatan ini, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi masyarakat, terutama untuk akses transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi lainnya. Tanpa jembatan tersebut, warga terpaksa mencari jalur alternatif yang memakan waktu lebih lama dan memerlukan biaya tambahan.
Kementerian PUPR merespons keluhan ini dengan berjanji akan segera meninjau kondisi lapangan dan melakukan perbaikan pada jembatan gantung yang terdampak. Mereka juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem drainase dan infrastruktur di wilayah tersebut guna mencegah kerusakan lebih lanjut akibat banjir.
Saat ini, masyarakat Jambi, khususnya di Kecamatan VII Koto, berharap perbaikan dapat dilakukan secepatnya agar aktivitas mereka kembali normal. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, diharapkan infrastruktur yang rusak bisa segera dipulihkan dan mampu mendukung kelancaran kehidupan warga di daerah terdampak.
