INFO KABAR JAMBI: Hearing Komisi IV DPRD Provinsi Jambi bersama pihak sekolah membahas isu pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Hearing ini diikuti oleh Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kota Jambi dan berlangsung tertutup di ruang banggar Kantor DPRD Provinsi Jambi. Temuan menunjukkan adanya pungli hingga Rp 25 juta serta pemalsuan data sertifikat dan piagam nasional oleh orang tua siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Jambi, Fadli Sudria, menyatakan bahwa pihak sekolah siap bertanggung jawab jika terbukti melakukan pungli. Sekolah yang hadir, termasuk operator dan kepala sekolah, siap menanggung konsekuensinya. Untuk manipulasi sertifikat dan piagam, orang tua yang melakukannya akan mendapat sanksi, termasuk diskualifikasi anak mereka dari pendaftaran meskipun sudah lulus.
Pihak sekolah diminta untuk memverifikasi kembali piagam dan sertifikat yang digunakan dalam pendaftaran non-akademik. Hearing berikutnya akan melibatkan sekolah lain, terutama tingkat SMK.
