Muaro Jambi — Infokabarjambi.com Masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi kembali meluapkan kekecewaan mereka atas tindakan aparat TNI yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat. Bukannya melindungi masyarakat dari konflik berkepanjangan, TNI justru disebut lebih terlihat menjaga aset perusahaan, yang hingga kini belum jelas legalitasnya.
“Inilah buktinya! Katanya TNI datang untuk rakyat, tapi kenyataannya beliau bekerja untuk perusahaan. Surat kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) mereka pun tak pernah diperlihatkan secara terbuka,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dengan nada geram.
Warga mempertanyakan apakah fungsi dan tugas TNI kini telah bergeser — dari yang seharusnya menjaga kedaulatan negara, kini malah terlihat seolah menjaga kebun milik korporasi. “Apakah sekarang tugas TNI adalah mengamankan kepentingan perusahaan, bukan lagi bangsa ini?” tanya seorang warga dalam pernyataan yang viral di media sosial.
Kondisi ini bukan baru terjadi. Sudah 15 tahun lebih masyarakat Kumpeh hidup dalam bayang-bayang penindasan dan ketidakadilan. Mereka merasa ditindas, dizalimi, dan diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Puncaknya, masyarakat menyerukan harapan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung menyelesaikan konflik ini.
“Pak Presiden, tolonglah kami! Apakah memang harus ada pertumpahan darah dulu baru pemerintah mau buka mata dan telinga?” ungkap seorang ibu dengan suara bergetar.
Masyarakat berharap pemerintah segera hadir secara adil dan berpihak pada rakyat yang selama ini hanya menuntut hak atas tanah dan kehidupan yang layak. Konflik ini bukan hanya soal lahan, tapi soal keadilan, kemanusiaan, dan martabat warga negara.
