Minggu, 26 April 2026

Informasi Digital Berbasis Visual

Minggu, 26 April 2026

10 Tahun Dana Desa Dipertanyakan! Kades dan BPD Desa Parit “Menghilang” Saat Didemo Warga

Photo: -

IKJ J AMBI- Muaro Jambi, Sepuluh tahun penggunaan dana desa dipersoalkan. Kepala desa dan BPD tak muncul saat warga datang menuntut penjelasan. Aksi Aliansi Masyarakat Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/3/2026), berubah menjadi simbol kekecewaan publik terhadap transparansi anggaran desa.

Massa aksi secara tegas menuntut keterbukaan penggunaan Dana Desa Parit dari tahun 2015 hingga 2025. Mereka menilai, selama satu dekade terakhir, masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang rinci dan terbuka terkait pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana negara tersebut.

Tak hanya itu, sorotan juga diarahkan pada laporan pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dianggap belum transparan. Warga meminta rincian anggaran dan realisasi fisik pekerjaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Aliansi juga mendesak transparansi pengelolaan dana BUMDes, dana CSR perusahaan yang masuk ke Desa Parit, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan Taman Wisata Desa Parit di RT 05. Menurut mereka, seluruh sumber dana yang masuk ke desa harus dapat diakses informasinya oleh publik karena menyangkut kepentingan bersama.

Baca Juga  Adat Bergerak, Kota Jambi Satukan Budaya dan Pelayanan Warga

Namun, aksi yang digelar di depan Kantor Kepala Desa Parit itu tak direspons langsung oleh pihak pemerintah desa. Kepala desa beserta staf dan jajarannya disebut tidak bersedia menemui massa. Ketua BPD dan anggota pun tidak hadir untuk berdialog dengan warga.

Ketidakhadiran tersebut justru memperbesar tanda tanya di tengah masyarakat. BPD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa dinilai tidak menjalankan perannya secara maksimal dalam menjawab keresahan warga.

Aliansi Masyarakat Desa Parit menegaskan bahwa aksi ini murni bentuk kontrol sosial. Mereka meminta klarifikasi terbuka dan audit transparan agar tidak muncul dugaan-dugaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Parit maupun BPD terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Baca Juga  Acok Lawan Fendi: Konflik Tanah Kian Panas, PUPR Dituding Offside

Berita Terbaru

Berita Terupdate

Info Kabar Jambi

Informasi Digital Berbasis Visual

social network

tentang ikj