INFO KABAR JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (13/6/2025) sore, dalam rangka penyampaian pendapat terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan Jambi Mantap yang berlandaskan regulasi serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Salah satu Ranperda yang mendapat apresiasi tinggi dari Gubernur adalah Ranperda Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat. Menurutnya, regulasi ini penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Jambi yang majemuk. “Menjaga toleransi antarumat beragama adalah kewajiban moral dan konstitusional. Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kebhinekaan dan mencegah radikalisme, ekstremisme, hingga terorisme,” ujar Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyatakan dukungan penuh terhadap Ranperda Tata Kelola Sistem Usaha Tani dan Tata Niaga Komoditas Padi dan Jagung. Ia menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam menghadapi tantangan pemasaran, stabilitas harga, dan lemahnya akses pasar. “Jambi memiliki potensi besar di sektor pertanian, tetapi tanpa perlindungan dan tata niaga yang kuat, petani kita terus dirugikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya Ranperda tentang Tata Kelola Lalu Lintas Angkutan Sungai yang Melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang. Ia menilai pengaturan ini sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur strategis seperti Jembatan Batanghari. “Perlindungan terhadap jembatan dari aktivitas lalu lintas sungai sangat penting. Kita butuh aturan teknis agar jembatan-jembatan strategis tidak rusak akibat kelalaian kapal atau tongkang yang melintas,” jelasnya.

Secara keseluruhan, Gubernur Al Haris menekankan bahwa seluruh Ranperda yang diajukan merupakan bagian dari solusi atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Jambi. Ia berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.